Pemerintah Jangan Cengeng untuk Melarang Rokok Elektrik


JAKARTA – Tekanan terhadap pemerintah untuk mengambil sikap tegas terhadap rokok elektrik semakin menguat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan seluruh rantai produksi, konsumsi, hingga perdagangan vape telah menjadi momentum krusial. Namun, hingga kini pemerintah belum juga menerbitkan larangan total. 

Kementerian Kesehatan memang menyatakan sedang mengkaji rencana pelarangan total peredaran vape, tetapi belum ada keputusan konkret . Sikap setengah hati ini memunculkan pertanyaan: mengapa pemerintah terkesan ragu mengambil langkah yang sudah jelas didukung bukti ilmiah dan fatwa agama?

Alasan utama keraguan pemerintah adalah kekhawatiran terhadap dampak ekonomi. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan industri rokok elektronik melibatkan sekitar 200 perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 100.000 orang, nilai investasi Rp31 triliun, dan ekspor sekitar US$518 juta . Penerimaan cukai dari rokok elektrik sepanjang Januari–Oktober 2026 mencapai Rp2,84 triliun, naik 15,9% dari periode yang sama tahun lalu . 

Angka-angka ini memang tidak kecil. Namun, menjadikan argumentasi ekonomi sebagai tameng untuk menunda larangan adalah posisi yang cengeng. Negara ini telah berkali-kali menghadapi dilema serupa ketika membatasi produk tembakau konvensional, dan selalu ada jalan untuk melakukan transisi industri.

Yang lebih memprihatinkan, data kesehatan justru bergerak ke arah sebaliknya. BRIN menemukan bahwa 92% sampel riset menunjukkan dampak negatif vape pada organ paru-paru, dan 100% sampel terpengaruh kondisi diabetes serta potensi gangguan pankreas . Pengguna vape di Indonesia diperkirakan telah melampaui delapan juta orang pada 2026, dengan segmen terbesar Generasi Z usia 15–24 tahun mencapai 38% dari total populasi pengguna . 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri telah menegaskan bahwa rokok elektrik sama berbahayanya dengan rokok konvensional, bahkan berpotensi menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika . Jika Menkes sudah menyatakan posisinya jelas, mengapa kebijakan larangan total masih “dikaji”?

Kekhawatiran tentang penyalahgunaan vape sebagai media narkotika bukanlah isu spekulatif. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC, Djaka Kusmartata, mengungkapkan bahwa tidak ada penemuan vape berisi narkoba yang ditempeli pita cukai resmi . Artinya, produk ilegal memang beredar di luar pengawasan. Namun, argumen ini justru memperkuat urgensi larangan total: jika vape legal dan ilegal sulit dibedakan di lapangan, dan perangkatnya mudah dimodifikasi, maka membiarkan peredaran legal hanya memperbesar celah penyalahgunaan. Pengawasan terhadap produk legal tidak akan pernah cukup ketika instrumen utamanya memiliki desain yang memungkinkan manipulasi.

Pemerintah perlu belajar dari negara-negara yang telah lebih dulu bertindak. Setidaknya 31 negara atau yurisdiksi telah menerapkan larangan penjualan seluruh jenis vape, termasuk India, Brasil, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam . Indonesia, dengan populasi pengguna yang besar dan prevalensi di kalangan anak muda yang mengkhawatirkan, tidak punya alasan untuk menjadi negara yang paling akhir mengambil keputusan. Fatwa MUI seharusnya menjadi pijakan moral yang mempercepat, bukan memperlambat, langkah pemerintah.

Tentu, larangan total harus disertai dengan transisi yang terkelola. Pekerja di industri vape berhak mendapatkan perlindungan, dan pelaku usaha legal yang selama ini mematuhi aturan berhak mendapatkan kepastian. Namun, transisi bukan berarti penundaan tanpa batas. Pemerintah bisa menyiapkan skema alih keterampilan, dukungan bagi UMKM yang terdampak, dan penegakan hukum yang tegas terhadap peredaran ilegal. Yang tidak bisa diterima adalah sikap berpangku tangan sambil terus mengutip angka investasi dan cukai sebagai alasan untuk tidak bergerak.

Kesehatan publik adalah komoditas yang tidak bisa ditawar dengan penerimaan negara jangka pendek. Jika pemerintah terus ragu, yang menjadi korban adalah generasi muda yang setiap hari terpapar produk yang sudah dinyatakan haram dan berbahaya. Fatwa MUI, temuan BRIN, pernyataan Menkes, dan praktik di puluhan negara telah memberikan peta jalan yang jelas. Yang dibutuhkan sekarang bukan kajian lebih lanjut, melainkan keberanian politik untuk mengambil keputusan. Pemerintah jangan cengeng.

Lebih baru Lebih lama